Google Sarankan The Fed Tiru Sistem Pembayaran di India

Rencana the Fed untuk mengubah sistem transaksi perbankan antar-bank mendapatkan dukungan dari banyak pihak di Amerika Serikat. Namun, alih-alih membuat cara baru, Google justru menyarankan Bank Sentral AS, The Federal Reserve alias The Fed untuk meniru India.

Google Sarankan The Fed Tiru Sistem Pembayaran di India
Google Headquarters

Rencana the Fed untuk mengubah sistem transaksi perbankan antar-bank mendapatkan dukungan dari banyak pihak di Amerika Serikat. Namun, alih-alih membuat cara baru, Google justru menyarankan Bank Sentral AS, The Federal Reserve alias The Fed untuk meniru India.

Kenapa India? Google punya alasan tersendiri soal itu.

Dalam keterangannya kepada The Fed, Google menyatakan sistem pembayaran real-time yang dimiliki negara itu sangat menguntungkan. Padahal baru diluncurkan tiga tahun lalu.

Sistem itu diberi nama Unified Payments Interface (UPI), atau jika diterjemahkan menjadi, Antarmuka Pembayaran Terpadu. Di India, penggunanya sudah jutaan orang dan tercatat sudah banyak yang melakukan transaksi, tanpa membeberkan isi detil dari pemilik rekening ke pihak lainnya.

November lalu, sistem ini telah membukukan 1,2 miliar transaksi dengan nilai 1,89 juta Rupee. Siapa sih yang enggak ngiler melihat angka segitu, Google aja sampai menyarankan The Fed untuk menerapkannya, atau minimal membuat sistem terbuka.

"Kami sudah sangat vokal di mana kami percaya model untuk mendorong pembayaran digital adalah membangun kemitraan antar bank, pemerintah dan perusahaan teknologi melalui infrastruktur terbuka dan berbasis standar seperti UPI," cuit Caesar Sengupta, general manager sekaligus wakil presiden, pembayaran dan Next Billion Users di Google.

The Fed sendiri mengumumkan rencana itu sejak Agustus kemarin. Dalam pernyataan mereka, menyebut bakal ada pengembangan yang mereka namai "RTGS antar-bank baru 24x7x365 dengan fungsi kliring terintegrasi untuk mendukung pembayaran yang lebih cepat di Amerika Serikat". Nah, lewat pengumuman itu mereka juga meminta komentar dari para stakeholder melalui FedNow sejak November.

Lewat situlah Google memberikan pandangannya, sekaligus juga mengungkap suksesnya peluncuran Google Pay -aplikasi pembayaran milik Google yang menggunakan UPI- di India.

"Google bermitra dengan regulator dan ekosistem pembayaran untuk meluncurkan Google Pay. Ternhyata membantu mendorong dan meningkatkan pengguna UPO melalui aplikasi Google Pay, kini sudah memiliki 67 juta user aktif," terang Google dalam kertas putih yang dituliskan buat The Fed.

Telah terjadi penambahan lebih dari 2,5 miliar transaksi, dan sekarang telah memiliki perputaran tahunan lebih dari USD 110 miliar dalam bentuk nilai transaksi, wow.

Enggak cuma itu, sistem tersebut juga tidak hanya untuk pelayanan pembayaran standar seperti peer-to-peer dan peer-to-merchant, tapi juga menandai jalan menuju lainnya seperti peminjaman instan.

Inilah yang membuat Google yakin se-yakin-yakinnya untuk membuat pelayanan tetap gratis serta mengajak semua bank, pedagang dan pemain teknologi pihak ketiga, agar UPI tetap bekerja.

"Pertama, UPI adalah sistem transfer antar-bank (sekarang beranggotakan lebih dari 140 bank, setelah pertama diluncurkan hanya sembilan bank). Kedua, ini adalah sistem real-time. Ketiga, ini 'terbuka' -yang berarti perusahaan teknologi bisa membuat aplikasi yang membantu pengguna mengatur langsung tranfer dari dan ke rekening mereka di bank," sahut Mark Isakowitz, wakil presiden Google hubungan pemerintah dan kebijakan publik US dan Kanada dalam suratnya tertanggal 7 November lalu.

Adopsi sistem ini berlangsung sangat cepat, berkembang dari 100 ribu transaksi dalam sebulan, ke 77 juta, kemudian 480 juta, dan akhirnya 1,15 juta transaksi per bulan dalam empat tahun pertama.

"Cuma dalam tiga tahun, annual run rate dari transaksi yang berlangsung di UPI telah menyumbangkan 10 persen GDP (produk domestik bruto) bagi India, di dalamnya ada 800 juta transaksi bulanan senilai USD 19 miliar," demikian isi surat yang ditujukan buat Ann Misback, sekretaris dewan gubernur the Federal Reserve System.

Sebelum menutup suratnya, Isakowitz memberikan tambahan pada the Fed, di mana lembaga itu harus "mendukung pembayaran rendah dan tinggi secara real time, gunakan standaisasi protokol perpesanan dengan penambahan metadata, dan menjalankan standar kliring untuk lapis Application Programming Interface yang memberikan lisensi bagi institusi non-finansial bagi pihak ketiga untuk mengakses dan mengajukan permintaan untuk sistem pembayaran ini."

Sejauh ini, sedikitnya sudah 54 negara yang menggunakan sistem pembayaran real time. Dan pada 2020 nanti diharapkan bisa bertambah lagi menjadi 70 negara. Kira-kira Indonesia kapan ya?